Ketua DPRD Sumut Terima Audiensi EGM Telkom Sumatera
Medan .Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah SSos menerima audiensi Executive General Manager (EGM) PT Telkom Divre I Sumatera Teuku Muda Nanta didampingi dari Divisi Broadband Sumatera Wahyu Budiono, di ruang kerja Ketua DPRD Sumut, Jalan Maulana Lubis Medan, Rabu (21/1). Dalam kesempatan itu, Teuku Muda Nanta menjelaskan kepada Ajid Shah perihal program Telkom Divre I Sumatera yang inline dengan visi pemerintahan baru berupa pengembangan poros maritim. "Telkom langsung bergerak untuk memberikan penguatan infrastruktur information & communication technology (ICT-red) di Kampung Nelayan Belawan. Peran ICT diharapkan mampu mengintegrasi secara digital seluruh ekosistem yang terkait langsung dengan Kampung Nelayan," kata Nanta.
Telkom, lanjutnya, sebagai perusahaan merah-putih terus membangun infrastruktur broadband untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui total solusi ICT, baik berupa penyediaan connectivity melalui layanan VPN IP & Astinet maupun konten dan aplikasi melalui layanan e-office dan portal korporat, termasuk penyediaan data center dan cloud.
Nanta pun memaparkan, sebagai sharing program broadband ports dalam mendukung program poros maritim, Telkom membangun fiber optik dual homing dan ring distribusi pelabuhan di enam pelabuhan utama yakni Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makasar dan Sorong, serta fasilitas telekomunikasi untuk pulau terluar Indonesia melalui kerja sama dengan TNI AL.
"TelkomGroup sudah ditunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk implementasinya secara masif. Khusus di Sumatera, Telkom sudah menyiapkan dua titik di Pelabuhan Belawan, Medan dan Batu Ampar, Batam. Kemudian, segera diresmikan presiden di Pelabuhan Kuala Tanjung," ungkap Nanta.
Sementara itu Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah SSos, menyatakan sangat mendukung program yang digelar Telkom Divre I Sumatera untuk kekuatan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dalam upaya memajukan pertumbuhan ekonomi.Dia meminta agar pembahasan rinci mengenai semua program Telkom Group bisa dilakukan bersama komisi D yang menangani bidang pembangunan.
Komentar
Posting Komentar